JAKARTA, seriale-turcesti.biz – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Thomas “Tom” Lembong, mantan Menteri Perdagangan sekaligus Komisaris di salah satu perusahaan BUMN, menjadi sorotan publik. Berdasarkan laporan terbaru yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembong tercatat memiliki total kekayaan senilai Rp101 miliar, namun tidak memiliki aset berupa tanah atau kendaraan, yang biasanya mendominasi daftar kekayaan pejabat di Indonesia.
Dalam LHKPN yang ia laporkan, mayoritas kekayaan Lembong berada dalam bentuk surat berharga dan simpanan di rekening bank, mengindikasikan preferensi investasi di sektor keuangan daripada aset tetap seperti properti dan kendaraan. Rincian laporan tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh kekayaannya terdiri dari investasi saham, obligasi, serta deposito. Tidak adanya kepemilikan tanah atau kendaraan menimbulkan berbagai spekulasi dan perhatian publik, mengingat posisinya di dunia bisnis dan pemerintahan yang umumnya memiliki aset dalam bentuk properti.
Tom Lembong sendiri telah memberikan tanggapan atas sorotan ini. Dalam sebuah wawancara singkat, ia menekankan bahwa pilihan investasinya memang difokuskan pada sektor keuangan. “Saya lebih memilih untuk mengalokasikan dana pada instrumen keuangan yang lebih likuid, yang juga memberikan hasil yang lebih cepat dan fleksibel. Selain itu, investasi di sektor tersebut memungkinkan diversifikasi yang lebih baik,” ujar Lembong.
Pengamat ekonomi dan keuangan menyebutkan bahwa preferensi Lembong yang berbeda ini mencerminkan gaya investasi modern, yang tidak selalu bergantung pada aset properti. “Saat ini, banyak investor yang menghindari tanah atau properti karena faktor likuiditas dan potensi biaya pemeliharaan yang besar. Mereka beralih ke portofolio saham atau investasi jangka pendek lain,” ungkap Dedi Kurniawan, seorang analis keuangan di Jakarta.
Namun, di sisi lain, sejumlah pihak menilai bahwa LHKPN tersebut tetap memicu tanda tanya. Beberapa kalangan masyarakat mempertanyakan transparansi dan alasan di balik keputusan Lembong yang tidak memiliki aset berupa tanah dan kendaraan. “Sebagai seorang pejabat yang pernah memiliki posisi tinggi, keputusan ini bisa menimbulkan persepsi yang beragam,” ujar salah satu aktivis anti-korupsi.
Laporan LHKPN ini menjadi perhatian KPK, yang terus berupaya memperketat proses audit harta kekayaan pejabat negara. Harta kekayaan dalam bentuk instrumen keuangan kian populer di kalangan pejabat, namun KPK tetap mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, khususnya mengenai sumber pendapatan dan asal usul kekayaan tersebut.
