JAKARTA, seriale-turcesti.biz – Di tengah upaya intensif penanggulangan bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Pulau Sumatera, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo secara terbuka mengakui tantangan besar yang dihadapi personel Polri di lapangan. Pada apel pemberangkatan 1.500 personel tambahan di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri pada 26 Desember 2025,…
seriale-turcesti.biz – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin, 15 Desember 2025. Sidang ini fokus membahas penanganan bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatra, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta persiapan libur Natal dan Tahun Baru. Dalam arahannya, Prabowo menyampaikan rasa bangganya atas kemampuan Indonesia dalam menangani…
JAKARTA, seriale-turcesti.biz – Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberdayaan dana umat melalui pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU). Gagasan ini menjadi salah satu prioritas dalam rangka mengoptimalkan potensi dana sosial keagamaan yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Menteri Agama (Menag) Prof. KH. Nasaruddin Umar menyebut potensi dana umat sebagai “raksasa yang…
JAKARTA, seriale-turcesti.biz – Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Utara (Sumut) sejak 24 November 2025 terus menimbulkan duka mendalam. Banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu hujan deras akibat Siklon Tropis Senyar telah menewaskan 34 orang, dengan 33 warga lainnya masih dalam status hilang. Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah menunjukkan…
JAKARTA, seriale-turcesti.biz – Di usia 78 tahun, H. Rhoma Irama masih berbicara dengan nada tinggi yang sama seperti saat ia menggebrak panggung kampanye 1977. Pada November 2025, Raja Dangdut ini kembali mengeluarkan pernyataan keras: “Pemerintah belum hadir dalam pengelolaan seni dan budaya.” Bukan sekadar keluhan, pernyataan ini adalah bom waktu yang meledak di tengah euforia…
JAKARTA, seriale-turcesti.biz – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sedang berada dalam masa reses, di mana para anggota dewan kembali ke daerah pemilihan (dapil) untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun, pada 29 Oktober 2025, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR justru menggelar sidang etik terbuka terhadap lima anggota DPR yang berstatus nonaktif. Sidang ini menyasar Ahmad Sahroni dan…
JAKARTA, seriale-turcesti.biz – Polemik pengelolaan dana kas daerah kembali memanas di Jawa Barat. Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) secara tegas membantah tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut Pemprov Jabar menyimpan Rp4,17 triliun dalam bentuk deposito di bank. Menurut Dedi, dana tersebut justru disimpan dalam rekening giro aktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur, bukan diparkir demi…
seriale-turcesti.biz – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 121/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan pembentukan lembaga independen pengawas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam waktu dua tahun justru memicu gelombang kritik pedas dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Banyak legislator menilai putusan ini berpotensi membuka celah bagi intervensi eksekutif, di mana pengawasan sistem merit ASN seolah-olah menjadi “dikte Presiden” tanpa…
JAKARTA, seriale-turcesti.biz – Dalam perkembangan terbaru yang menepis keraguan publik, Management Development Institute of Singapore (MDIS) secara resmi mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menempuh pendidikan sarjana di kampus tersebut pada periode 2007-2010. Konfirmasi ini datang sebagai respons atas isu-isu yang beredar di media sosial mengenai riwayat pendidikannya, menegaskan bahwa Gibran berhasil…
JAKARTA, seriale-turcesti.biz – Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50 Tahun 2025, Indonesia melakukan perubahan signifikan dalam regulasi transaksi aset kripto. Pajak Penghasilan final (PPh) atas penjualan kripto di bursa lokal dinaikkan menjadi 0,21% dari sebelumnya 0,1%, sedangkan transaksi melalui bursa asing dibebankan tarif hingga 1%. Pemerintah juga menghapus PPN bagi pembeli aset kripto…
