seriale-turcesti.biz – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam pernyataannya pada 29 Agustus 2025, Prabowo menekankan bahwa semua keluhan rakyat akan dicatat dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pernyataan ini muncul di tengah situasi pasca-demonstrasi yang berlangsung ricuh di Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025, yang menyoroti sejumlah isu sosial dan ekonomi. Artikel ini mengulas komitmen Prabowo, konteks pernyataannya, serta respons masyarakat terhadap pendekatan pemerintahannya.
Konteks Pernyataan Prabowo
Pada 28 Agustus 2025, aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI berakhir ricuh, ditandai dengan bentrokan antara massa dan aparat keamanan. Salah satu insiden tragis adalah tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol), yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di Jakarta Pusat. Insiden ini memicu kemarahan publik dan menambah tekanan pada pemerintahan Prabowo untuk menangani keluhan masyarakat dengan serius. Dalam responsnya, Prabowo menyampaikan duka cita mendalam, meminta maaf atas tindakan berlebihan aparat, dan berjanji mengusut kasus tersebut secara tuntas dan transparan. Ia juga menegaskan bahwa petugas yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Di tengah situasi ini, Prabowo mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap pihak-pihak yang ingin menciptakan kekacauan. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya akan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dengan fokus pada pemberantasan kemiskinan dan kelaparan. “Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindaklanjuti,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang disiarkan melalui rekaman audio-visual.
Komitmen Pemerintahan Prabowo
Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya sedang berbenah untuk membangun Indonesia yang kuat, sejahtera, dan mandiri. Salah satu fokus utama adalah memastikan kebijakan publik mencerminkan kebutuhan rakyat. Ia menyoroti pentingnya menjaga stabilitas nasional agar upaya pembangunan, seperti swasembada pangan dan industrialisasi, dapat berjalan lancar. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia sedang “mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan” untuk mengatasi tantangan kemiskinan dan membangun negara industri yang kompetitif.
Selain itu, pemerintahannya telah menunjukkan respons terhadap kritik publik di masa lalu. Misalnya, kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% sempat menuai protes keras, namun setelah masukan masyarakat, kebijakan ini direvisi untuk hanya berlaku pada barang mewah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu janji kampanye utama Prabowo, juga terus dievaluasi berdasarkan keluhan masyarakat, seperti keterlambatan distribusi dan porsi makanan yang dianggap kecil.
Respons Publik dan Tantangan
Pernyataan Prabowo disambut beragam oleh masyarakat. Sebagian mengapresiasi sikapnya yang terbuka terhadap kritik dan komitmen untuk menindaklanjuti keluhan. Survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9%, melampaui pemerintahan sebelumnya. Namun, pengamat politik seperti Airlangga Pribadi dari Universitas Airlangga memperingatkan bahwa respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat sering kali bersifat reaktif dan belum menunjukkan stabilitas kebijakan yang solid. Ia menekankan perlunya menjaga kritisisme masyarakat sipil untuk memastikan pemerintah tetap responsif di masa depan.
Selain itu, insiden seperti kematian Affan Kurniawan menimbulkan pertanyaan tentang pengelolaan keamanan publik oleh aparat. Komnas HAM mencatat 951 orang ditahan polisi terkait aksi demonstrasi pada 25 dan 28 Agustus 2025, menunjukkan ketegangan yang tinggi antara masyarakat dan aparat. Prabowo berjanji menjamin kebebasan menyampaikan aspirasi, namun menekankan bahwa hal ini harus dilakukan dalam koridor hukum untuk mencegah kekacauan.
Langkah ke Depan
Untuk mewujudkan komitmennya, Prabowo telah memerintahkan perbaikan komunikasi publik agar kebijakan pemerintah tidak disalahartikan. Ia mengakui kelemahan dalam strategi komunikasi selama 150 hari pertama pemerintahannya dan berjanji memperbaikinya. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah memiliki banyak program positif, namun sering kali terdistorsi oleh narasi keliru di masyarakat.
Pemerintah juga terus memajukan program-program seperti Makan Bergizi Gratis, pemerataan fasilitas kesehatan, dan pendirian Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan. Prabowo menargetkan pengangguran nasional terus menurun dan kemiskinan ekstrem mencapai 0% melalui Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Komitmen Prabowo untuk mencatat dan menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat mencerminkan upaya pemerintahannya untuk membangun kepercayaan publik di tengah tantangan sosial dan politik. Meski mendapat dukungan signifikan, pemerintah perlu memastikan bahwa respons terhadap keluhan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga didukung oleh kebijakan yang konsisten dan transparan. Dengan menjaga dialog terbuka dengan masyarakat dan memperbaiki komunikasi publik, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki peluang untuk mewujudkan visi Indonesia yang maju, sejahtera, dan mandiri. Namun, tantangan seperti pengelolaan keamanan publik dan stabilitas kebijakan akan terus menjadi ujian bagi kepemimpinannya.
